Wapres: Tekan Biaya Logistik dengan Pembangunan Infrastruktur

Senin, 21 Oktober 2013 - 15:20:10 WIB
Diposting oleh : Frans Agung Setiawan | Kategori: News - Dibaca: 8618 kali

JAKARTA-MAPNEWS. Pemerintah Indonesia mengakui biaya logistik di Indonesia masih belum ideal. Olah karena itu, Wakil Presiden Boediono memastikan bahwa pihaknya fokus dalam pembangunan infrastruktur untuk menekan biaya logistik sehingga harga barang dan jasa kita jauh lebih kompetitif.

"Saya ingin menyampaikan pemerintah sangat ingin turunkan biaya logistik. Dengan biaya murah ekspor kita bisa bersaing. Selain itu, biaya logistik murah juga sebagai benteng pertahanan agar tidak banjir impor. Keduanya bisa kita atasi dengan menurunkan biaya logistik," kata Boediono saat membuka Trade Expo Indonesia Ke-28 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (16/10/2013).

Langkah nyata yang telah dilakukan pemerintah, ucar Boediono, seperti pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok, pembangunan jalur ganda lintas utara Jawa yang ditargetkan selesai pada 2014, pembangunan bandara seperti di Kualanamu Medan, Denpasar, perluasan Bandara Soekarno Hatta, Djuanda, Semarang, dan Balikpapan.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan sebagai penyelenggara TEI menyatakan bahwa pihaknya menargetkan pencapaian transaksi dua milyar dolar AS dalam acara yang akan berlangsung lima hari sejak 16 - 20 Oktober 2013.

"Ini target ambisius, tapi kami tetap optimistis target ini bisa tercapai target ini tidak jauh dari target yang dicapai pada TEI 2012," kata Gita.

Menurut dia, TEI 2013 yang mengusung tema Trade with Remarkable Indonesia, bertujuan untuk mengangkat kekayaan alam Indonesia serta SDM yang andal melalui kreativitas dan inovasi yang terus meningkat.

Seperti tahun sebelumnya, TEI 2013 menampilkan banyak produk unggulan Indonesia yakni di bidang otomotif, peralatan kesehatan, obat-obatan, makanan, minuman serta di bidang jasa yang menampilkan tenaga kerja terlatih di sektor pertambangan dan konstruksi. Ada dua ribu peserta pengusaha nasional yang terdiri atas pengusaha UKM, koperasi, BUMN serta sektor-sektor lain yang terlibat.